Rabu, Mei 22, 2024
spot_imgspot_img

FAKTA TERBARU

Rugikan Negara Hingga Rp 4,4 Miyar, Kejati DIY Selidiki Dugaan Pinjaman Fiktif BUKP di Gunungkidul-Bantul

Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_imgspot_img

Penulis : Tovan Prihastomo, ST

YOGYAKARTA, (Fakta9.com)__//Proses penyelidikan adanya dugaan pinjaman fiktif yang melibatkan Badan Usaha Keuangan Pedesaan (BUKP) di Kapanewon Tepus, Gunungkidul dan Kapanewon Pandak, Bantul akan segera segera dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Rencananya proses penyidikan kasus yang telah merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah tersebut akan dilakukan dalam minggu ini, dengan agenda pemeriksaan saksi.


Baca juga : Pemerintah Kalurahan Tidak Melibatkan Bamuskal Dalam Pembangunan JUT, Tri Widodo : Bekerja Harus Sesuai Aturan


“Mulai minggu ini akan mulai kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, di antaranya nasabah, pegawai BUKP hingga Inspektorat,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Sri Kuncoro, Selasa (11/10/2022).

Lebih lanjut disampaikan oleh Kuncoro, jika berdasar hasil temuan dari bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) Kejati DIY, bahwa di BUKP Kapanewon Tepus, kasus ini terjadi mulai tahun 2016 hingga tahun 2019.
Sedangnkan di Kapanewon Pandak terjadi sejak tahun 2009 sampai 2019.

“Modusnya untuk yang di Tepus, oknum BUKP memperbesar pinjaman dari nasabah serta temuan adanya pinjaman fiktif. Jika yang di Pandak, oknum petugas BUKP memalsukan tanda tangan serta menerima uang tabungan dari nasabah, namun uangnya tidak dimasukkan dalam register.” Jelasnya

Baca juga : Kapanewon Tepus Permudah Masyarakat Dapatkan Akta Kematian Melalui Program ‘Gerakan Pambelo Sungkowo’


Atas perkara tersebut, menurut Kuncoro negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai Rp 4,4 miliar.

“Di Kapanewon Tepus terdapat kwrugian mencapai Rp 1,3 Milyar, sedangkan di Pandak, Bantul sekitar Rp3,1 Milyar.” kata Asisten Pidana Khusus Kejati DIY.

 

Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img

FAKTA TERBARU

Advertisementspot_img

BACA JUGA