WONOSARI, (Fakta9.com)__//Kabar mengenai rancana rotasi dan mutasi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih terus memanas.
Koordinator Gunungkidul Coruption Watch (GCW) Dadang Iskandar saat mengadakan jumpa pers dengan wartawan Rabu, (25/08/2021) kemarin mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai adanya pimpinan partai politik pengusung Bupati Gunungkidul yang ikut dalam rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemkab Gunungkidul.
“Informasi yang saya terima, ada petinggi dari dua partai politik pengusung Bupati yang aktif mengikuti rapat dengan Baperjakat.” jelas Dadang.
Baca Juga: Pemerintah Kalurahan Kemiri Laksanakan Ujian Seleksi 2 Jabatan Dukuh
Dilanjutkan oleh Dadang Iskandar bahwa tentunya petinggi partai politik yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul saat mengikuti rapat tersebut dipastikan menentukan siapa yang layak untuk dimutasi dan dirotasi.
“Tidak etis saja , ketika pimpinan Partai politik kok terlibat aktif mengikuti rapat dengan Baperjakat.” tutur Dadang.
Menanggapi hal tersebut Ketua Partai Gorlkar, Heri Nugroho menampik tudingan yang dilontarkan Koordinator GCW, bahwa pihaknya mengikuti rapat dengan Baperjakat.
“Sampai saat ini saya tidak tahu apakah Bupati sudah membentuk Baperjakat apa belum.” terangnya kpada fakta9.com melalui sambungan telepon , Kamis (26/08/2021).
Baca Juga: Bupati Gunungkidul: ‘Penanganan Kasus Covid-19 di Gunungkidul Termasuk yang Terbaik di Indonesia. “
Menurutnya, bahwa beberapa waktu lalu Heri Nugroho selaku Ketua salah satu partai pengusung Bupati Gunungkidul dalam pilkada, mendapatkan undangan untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan beberapa pejabat eksekutif.
“Saya diundang oleh Bupati untuk pembahasan RPJMD. Dimana secara administrasi RPJMD itu memang ada di Pemda, namun sebagai ketua partai pengusung, saya mengawal janji politik Bupati, masuk sebagai dokumen RPJMD.” tuturnya.
Ditambahkan, bahwa dalam pertemuan tersebut, Bupati sempat menyinggung tentang rencana untuk melakukan penataan pejabat di lingkungan Pemkab. Namun dalam pembahasan itu tidak pernah menyebutkan ‘nama’.
“Dalam pertemuan tersebut ketika Bupati menyinggung rencana penataan jabatan sebenarnya saya di luar ring. Namun ketika ditanya oleh Bupati, maka saya usulkan, bahwa dalam melakukan seleksi jabatan haruslah memenuhi pertimbangan. Diantaranya tidak berdasarkan suka atau tidak suka, serta harus berdasar asas profesionalisme.” jelasnya.
Baca Juga: Kunker ke Gunungkidul, Ini Pesan Panglima TNI dan Kapolri
Anggota DPRD Gunungkidul tersebut menyampaikan, bahwa kegaduhan seperti ini memang kerap terjadi katika akan ada penataan jabatan di lingkup Pemkab.
“Ya..seharusnya sebagai ASN itu tidaklah terlibat politik, sehingga ketika ada penataan Jabatan tidak ‘galau’, ” pungkas Heri.
Redaksi_fakta9.com
