(Fakta9.com)__//Pakar hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana melalui akun twitter pribadinya @dennyindrayana menuliskan terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).
“PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil “dicopet”, istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal.” Tulis akun @dennyindrayana Minggu (28/05/2025) pukul 12.28 WIB.
Sontak saja cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 ini mendapat reaksi keras dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga : Diusung PDIP, Heri Yulianto Optimis Duduk di DPRD Gunungkidul
Disampaikan oleh Kader sekaligus Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Gunungkidul, Supriyani Astuti, S.Sos jika SBY telah mendapatkan informasi dari seorang mantan menteri mengenai adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024.
“Pak SBY menganggap ini merupakan hal yang serius dan harus segera disikapi.” jelasnya
Apalagi selama ini pihak KSP Moeldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan, dan seharusnya upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) harusnya ditolak.
Baca juga : Targetkan 9 Kursi DPRD dan 2 Kursi Provinsi, Partai PAN Gunungkidul Usung 45 Bacaleg
“Namun, jika yang disampaikan oleh akun twitter @dannyindrayana ini benar, Pak SBY menganggap, saat ini telah terjadi kemunduran demokrasi.”tegasnya
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. Karena Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba (yang kuat menang, yang lemah selalu kalah).
Selain itu, menurut Supriyani Astuti jika SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK KSP Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
