GUNUNGKIDUL, DIY, (FAKTA9. COM)__//-Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui surat keputusan nomor 3 tahun 2025 menetapkan tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.
Kebijakan ini memungkinkan penggunaan dana desa lebih dari 20 % untuk ketahanan pangan dengan pengelolaan profesional yang melibatkan BUMKal agar hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Paguyuban Semar Gunungkidul Suhadi menyebutkan jika keputusan menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditandatangani pada 9 Januari 2025 itu merupakan swbuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.
“Itu sebuah kewajiban dan menjadi amanat, manakala tidak dianggarkan minimal 20 % akan menjadi temuan, ” jelasnya.
Baca juga: Sunaryanta Bersama Letkol Inf Roni Hermawan Tinjau Program Makan Siang Gratis di Gunungkidul
Mulai tahun anggaran 2025 , setiap kalurahan sudah mulai diwajibkan menganggarkan minimal 20 % dana desa untuk program ketahanan pangan.
Menurut Suhadi, mekanisme penganggaran dapat dilakukan saat ada perubahan APBKal untuk menyesuakan ambang batas penggunaan dana desa.
“Nantikan ada Muskal (musyawarah kalurahan) perubahan APBKal, sehingga kekurangan dari ambang batas itu dianggarkan setelah dilakukan perubahan APBKal,” Lanjutnya Kamis (12/02/2025)
Suhadi menghimbau kepada pemerintah Kalurahan di Gunungkidul untuk selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan DPMKP2KB maupun inspektorat daerah (irda) Gunungkidul sehingga pelaksanaan program ketahanan pangan ini dapat sesuai dengan regulasi yang ada.
Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmad Widiyanto menyampaikan jika keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025 ini tidak akan mempengaruhi program yang sudah diputuskan melalui musyawarah di setiap kalurahan.
” Tidak ada pengaruhnya,” Terangnya saat dikonfirmasi Selasa (18/02/2025).
Baca juga: Kandang Ayam di Ngawen Dilalap Jago Merah
Menurutnya di peraturan sebelumnya yakni peraturan menteri desa no 2 tahun 2024 tentang fokus prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2025 juga sudah mengatur penggunaan dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan.
Meski demikian, untuk menyikapi keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025, masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Sambil menunggu proses pencairan dana desa tahap 1 kita juga menunggu petunjuk selanjutnya dari pusat maupun pemda DIY dalam menyikapi Kepmendesa nomor 3 tahun 2025.” Pungkasnya.
