GUNUNGKIDUL, DIY (FAKTA9.COM)_ _//- Ketua DPC Gerindra Gunungkidul Purwanto,ST memastikan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada bulan Ramadhan sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan layak konsumsi hingga waktu berbuka.
Purwanto yang juga anggota DPRD DIY menegaskan jika anggaran bahan makanan pada MBG ditetapkan sebesar Rp 8.000-10.000 per porsi, bukan Rp 15.000.
Pernyataan itu untuk menanggapi menu program MBG saat Ramadan yang dinilai menyimpang dari ketentuan anggaran.
Baca juga: Menu Hari Pertama MBG Bulan Ramadhan di Gunungkidul Dikeluhkan Wali Murid
Ia menyebut besaran anggaran pada program MBG ini dibagi menjadi dua kelompok. Untuk anak Paud hingga kelas 3 SD sebesar Rp 13 ribu. Sedangkan untuk kelas 4 SD keatas mendapatkan anggaran sebesar Rp 15 ribu.
Dari besaran anggaran yang ditetapkan itu sebagaian dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan/mitra pelaksana,
“Anggaran bahan makanan untuk usia Paud sampai kelas 3 SD sebesar Rp 8 ribu per porsi. Sementara, untuk kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10 ribu per porsi,” kata Purwanto kepada Fakta9.com, Selasa (24/2/2026).
Lebih lanjut disampaikan Purwanto jika selain untuk bahan baku makanan, anggaran MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp 3 ribu per porsi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, seperti pembayaran listrik, internet, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional Kepala SPPG beserta timnya.
Juga terdapat alokasi anggaran Rp 2 ribu per porsi untuk sewa lahan dan bangunan, meliputi dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan IPAL, filterisasi air, serta sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga sewa ompreng.
Baca juga: SPPG Dapur Kepek Diresmikan, Joko Ungkap Standar Kualitas Sajikan MBG
“Jadi, dari jumlah anggaran yang ditetapkan pemerintah itu tidak semuanya digunakan untuk belanja makanan, tapi sekaligus mencakup operasionalnya,” terangnya.
Anggota DPRD DIY itu menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.
“Setiap kritik maupun aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” Pungkasnya.
