GIRISUBO (Fakta9.com)_ _// Pekerjaan pada pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kapanewon Girisubo disinalir abaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, serta abaikan Keselamatan dan Kesetahan Kerja (K3), yang telah diatur di berbagai landasan hukum, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1970, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pengerjaan pada hari Sabtu (27/08/2022), terlihat papan yang tidak diserta waktu tanggal mulai dan berakhirnya pelaksanaan proyek dan juga para pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), mereka hanya memakai sandal jepit, kaos oblong dan sebagai penutup kepala mengenakan topi.
Saat awak media berusaha mengkonfirmasi terkait hal tersebut kepada penanggung jawab atau pelaksana pekerjaan, Aan mengatakan bahwa semua informasi teknis pelakasanaan pekerjaan itu di tangan Askonas Gunungkidul.
“Mulai pengerjaan pertengahan Bulan Mei, dan terkait informasi apapun silahkan konfirmasi ke Askonas Gunungkidul yaitu Faturohman lebih lanjutnya mas.” Ucap Aan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Askonas (Faturohman) belum merespon pesan Whatshaap dari awak media.
Diketahui ;
Nama Paket : Pembangunan balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kapanewon Girisubo Iwkasi Pekerjaan : Girisubo, Gunungkidul DIY.
Nomor Kontrak : 1297/Kk.12.02/1/KS.01.1/05/2022
Nilai Kontrak : 879.999.987,90
Sumber Dana : DIPA Kantor Agama Kabupaten Gunungkidul
Kontraktor pelaksana : CV. SUMBER MAKMUR SEMBILAN
Konsultan pengawas : CV. ENKORP
Waktu Pelaksanaan : 120 ( Seratus Dua puluh ) Hari Kalender.
