GUNUNGKIDUL, DIY (FAKTA9.COM)_ _ // Puluhan kader partai golongan karya (Golkar) Kabupaten Gunungkidul geruduk kantor DPD Golkar untuk menyuarakan orasi pernyataan sikap hasil Musda yang disinalir tidak sesuai dengan AD/ART partai dan kecurangan Musda pembentukan Plt Pengurus Kecamatan (PK), Sabtu (14/11/2026) siang.
Baca Juga : Pemerintah Kalurahan Jatiayu Tolak Tuntutan Proses Penghitungan Ulang Nilai Peserta Ujian Pamong
Aksi tersebut melibatkan perwakilan 14 PK Golkar yang juga menanyakan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang telah menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai ketua DPD periode 2026 – 2031
Salah satu Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Gunungkidul, Supriyono mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keberatan kader terhadap hasil Musda yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.
“Kami menilai proses pergantian kepemimpinan tersebut menyisakan persoalan serius, terutama menyangkut hak suara pengurus di tingkat kapanewon.” Ujarnya.
Dirinya juga menyatakan beberapa tuntutan utama, diantaranya menggugat hasil Musda yang mereka nilai tidak sah, menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dianggap dipaksakan, serta menuntut demokrasi internal partai berjalan secara jujur dan sesuai aturan.
“Harapan besar kami ialah agar seluruh kader tetap menjaga persatuan dengan mengusung semangat Salam Satu Golkar, sekaligus meminta agar aturan organisasi benar-benar ditegakkan.” Ungkapnya.
Supriyono menambahkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih menjadi ketua DPD. Menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pemilihan kepemimpinan partai dilaksanakan dengan menghormati hak para pemilik suara.
“Polemik ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sebelum Musda digelar, sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior Golkar telah menyuarakan kekecewaan atas penundaan agenda organisasi tersebut.” Terangnya.
Bahkan Musda yang sedianya dijadwalkan pada 8 November 2025 baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi karena menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Namun hasil Musda tersebut justru memunculkan penolakan dari pengurus PK se-Gunungkidul.
Supriyono juga mengungkapkan keberatan terkait penerbitan surat Plt terhadap pengurus PK yang disebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung.
“Para pengurus PK menilai masa kepengurusan mereka secara otomatis diperpanjang hingga Musda dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi.” Jelasnya.
Mereka pun mempersoalkan keputusan pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan Plt yang dinilai mengabaikan hak suara Pengurus Kapanewon.
Baca Juga : Pengendara Vario Asal Gunungkidul T3w4s Usai Alami Kecelakaan Tunggal di Jembatan Kembar Piyungan
Penolakan tersebut bahkan telah disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang memuat tujuh poin keberatan terhadap penyelenggaraan Musda XI.
Dengan digelarnya aksi damai di kantor DPD II Golkar Gunungkidul, para kader berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian dari pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi.
“Intinya kami menuntut agar mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan tidak mengabaikan prinsip demokrasi internal. Bagi para pengurus PK, soliditas partai hanya dapat dijaga apabila seluruh kader mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan organisasi.” Pungkasnya.
